Pontianak, Kompas - Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat (Kalbar) diperkirakan bakal kewalahan menghadapi berbagai persoalan yang timbul setelah bencana banjir yang melanda berbagai daerah pekan-pekan terakhir ini. Sebab, berbagai penyakit akan muncul, ribuan warga kehilangan mata pencarian, dan ratusan rumah warga maupun infrastruktur dan bangunan perkantoran/sekolah rusak.
"Sekarang kita belum mengetahui berapa kerugian akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Kalbar lebih dari sepekan terakhir. Yang jelas, pascabanjir, pemerintah daerah bakal kewalahan menghadapi berbagai persoalan yang harus ditangani untuk memulihkan daerah-daerah yang tergenang banjir," kata Wakil Gubernur Kalbar LH Kadir di Pontianak, Rabu (22/1).
Seperti diberitakan, dalam sepekan terakhir bencana banjir melanda sebagian wilayah Kalbar, seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Pontianak, dan Singkawang. Sampai kemarin, genangan masih terjadi di Kabupaten Sambas dan Pontianak. Keadaan tersebut membuat ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara ribuan hektar tanaman padi terendam.
Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Arman Mallolongan mengatakan, bencana banjir di wilayah Kalbar yang berlangsung lebih dari sepekan terakhir terjadi akibat kerusakan lingkungan, terutama makin habisnya hutan di daerah ini. Saat ini, di Kalbar terdapat tiga juta hektar lahan kritis akibat eksploitasi sumber daya hutan secara tak terkendali dalam 30 tahun terakhir.
Di sisi lain, dari sekitar enam juta hektar hutan yang masih bertahan, diperkirakan hutan produksi yang masih berupa hutan perawan (virgin forest) hanya sekitar 500.000 hektar.
Jika eksploitasi hutan di Kalbar sekarang terus dilakukan secara tak terkendali, bencana banjir besar seperti sekarang ini diperkirakan bakal menjadi langganan tetap bagi provinsi yang dihuni sekitar 3,8 juta jiwa ini setelah bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Kondisi inilah yang membuat penderitaan masyarakat Kalbar makin bertumpuk.
"Kalbar saat ini seharusnya secara serius melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi lingkungan, terutama mengembalikan jutaan hektar lahan-lahan kritis menjadi kawasan hutan kembali. Penebangan hutan seharusnya sudah dihentikan, atau hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas," katanya.
Namun, yang terjadi eksploitasi hutan secara tak terkendali. Bahkan, kegiatan illegal logging makin marak di daerah ini. Keadaan ini sulit dihentikan karena banyak pihak yang terlibat. Kalau dua tahun lalu saja Dinas Provinsi Kalbar setidaknya bisa menangkap kegiatan illegal logging mencapai 10.000 meterkubik, tetapi dalam dua tahun terakhir hampir-hampir tak ada tangkapan kayu dari kegiatan illegal logging. "Kami kesulitan menangkapnya karena banyak pihak yang terlibat," katanya. (ful)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar